Aturan Larangan Mudik Bikin Bingung Masyarakat

Aturan Larangan Mudik Bikin Bingung Masyarakat

Aturan larangan mudik membuat masyarakat kebingungan, Menteri Perhubungan Budi Karya (Menhub) juga mengakui bahwa dengan terbitnya Surat Edaran (SE) mengenai dibuka kembali operasional transportasi umum ditengah pandemic virus corona.

Kebingungan ini diakibatkan karena aktivitas mudik akan tetap dilarang namun bagi masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Seperti salah satu contohnya adalah dinas kerja boleh berpergian menggunakan angkutan umum. Dan berpegian mudik akan tetap dilarang seutuhnya.

Salah satu kesan yang membuat seperti adanya kelonggaran pulang kampung adalah karena munculnya surat Edaran. Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Dan kemudian, masyarakat kembali bingung dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan juga  Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Budi Karya mengatakan, di satu sisi konsep dilarangnya pulang kampung masih dijalankan. Namun ada konsepsi lain mengenai syarat yang dibuat Gugus Tugas Penangan Covid – 19 dalam penggunaan kembali transportasi umum. Ia mengatakan memang pernyataan ini membingungkan, namu ia percaya bahwa hal ini akan semakin baik ke depannya.

Komentar Budi Karya Soal Mudik

Ia juga menjelaskan, pada dasarnya Surat Edaran (SE) sama yaitu dengan melarang kegiatan mudik. Tetapi moda transportasi umum, akan di izinkan untuk melayani penumpang – penumpang yang berkepentingan tertentu, tetapi bukan mudik.

Budi Karya menanggapi mengenai adanya polemic yang timbul di masyarakat, ia mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena rendahnya tangkat pemahaman masyarakat mengenai aturan larangan mudik lebaran. sehingga, ia berjanji pihaknya akan melakukan sosialisasi, untuk memberitahukan masyarakat bahwa tidak ada kelonggaran untuk mudik walaupun transportasi umum beroperasi kembali.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab mengenai operasional transportasi umum  yang sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang berlaku sekarang ini, tetapi untuk menentukan siapa yang berhak untuk naik dan menggunakan transportasi umum adalah wewenang dari pihak Kementerian Kesehatan.

READ  Makanan Khas Jakarta Yang Wajib Untuk Di Coba

Budi Karya menegaskan kembali, bahwa kegiatan mudik akan tetap tetap dilarang. Mudik tetap tidak ada, namun ada opsi – opsi dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Tugas Gugus. Dalam surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid – 19.

Penegasan ini juga disampaikan oleh Doni Monardo Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19, dalam konferensi pers dari Graha BNPB hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 lalu. Ia juga memahami bahwa sejauh ini ada kesan di masyarakat mengenai perubahan peraturan yang membuat mudik kelihatan dapat dilakukan dengan sejumlah syarat.

Sedangkan, untuk Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 itu muncul. Khusus untuk mengatasi terhambatnya pelayanan penanganan virus corona (Covid-19). Dan juga pelayanan kesehatan akibat terbatasnya transportasi umum. Surat ini agar memudahkan pengiriman alat kesehatan yang sulit dijangkau di seluruh wilayah, dan juga untuk pengiriman tenaga medis.